quartetoolinda.com – Apple Inc. kini menghadapi tuduhan serius di Inggris karena diklaim menggunakan taktik tertentu untuk memastikan penjualan iPhone tetap tinggi setiap tahun. Tuduhan ini terungkap melalui gugatan yang diajukan oleh aktivis hak konsumen asal Inggris, Justin Gutmann, mewakili sekitar 24 juta pengguna iPhone di negara tersebut.
Menurut laporan dari Reuters pada tanggal 2 Mei 2024, Gutmann menuntut kompensasi dari Apple sebesar 1,6 miliar pound sterling (sekitar Rp 30 triliun) ditambah dengan bunga. Klaim ini berdasarkan pada nilai tuntutan yang mencapai 853 juta pound sterling.
Dalam gugatannya, Gutmann menyatakan bahwa Apple sengaja menyembunyikan masalah pada baterai di beberapa model iPhone dengan menggunakan pembaruan perangkat lunak yang membatasi kapasitas baterai dan memasang sistem manajemen daya yang mengurangi performa perangkat.
Apple, di sisi lain, membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa tidak ada baterai iPhone yang rusak, kecuali pada sejumlah kecil iPhone 6s yang telah ditawarkan penggantian baterai secara gratis.
Upaya Apple untuk membatalkan gugatan ini gagal setelah Pengadilan Banding Kompetisi (CAT) memutuskan bahwa kasus dari Gutmann layak untuk dilanjutkan. CAT juga menekankan bahwa masih ada beberapa aspek dalam kasus yang memerlukan kejelasan lebih lanjut sebelum dapat diadili.
Selanjutnya, CAT mencatat bahwa pengaturan pendanaan litigasi yang digunakan oleh Gutmann mungkin perlu direvisi, mengikuti keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juli yang menyatakan bahwa banyak perjanjian pendanaan serupa melanggar hukum.
Gutmann menyambut baik keputusan tersebut, menggambarkannya sebagai kemajuan penting dalam perjuangan untuk keadilan konsumen.
Di sisi lain, seorang juru bicara Apple menegaskan kembali posisi perusahaan, menyatakan, “Kami tidak pernah – dan tidak akan pernah – melakukan tindakan yang sengaja memperpendek umur produk Apple atau menurunkan pengalaman pengguna untuk mendorong pembelian baru oleh pelanggan.”
Kasus ini menambah daftar panjang tuntutan hukum bernilai tinggi yang sedang diajukan di London, termasuk klaim terhadap beberapa bank besar terkait dugaan penipuan valuta asing, yang telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan sejak keputusan sebelumnya pada bulan Juli.