quartetoolinda.com – Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) mengindikasikan potensi penggunaan dana iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta program makan siang gratis. Analisis ini mempertanyakan klaim pemerintah mengenai pemisahan iuran Tapera dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait dengan alokasi dana tersebut untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Detail Analisis Investasi Tapera:
Celios mencatat inisiatif pemerintah dalam mengarahkan lembaga investasi milik negara untuk meningkatkan alokasi pembelian SBN, termasuk dana Tapera. Dari total kumpulan dana Tapera yang mencapai Rp135 triliun, diperkirakan Rp61 triliun akan digunakan untuk pembelian SBN, yang secara signifikan mendukung target pemerintah dalam penerbitan SBN sejumlah Rp160 triliun pada tahun 2024.
Potensi Penggunaan Dana Tapera:
Celios menyuarakan kekhawatiran bahwa penggunaan dana Tapera mungkin tidak terbatas pada sektor perumahan. Institusi ini menyoroti potensi alokasi dana untuk proyek pembangunan IKN dan program makan siang gratis, menimbang precedent skandal korupsi seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang melibatkan pengelolaan dana publik.
Implikasi Tapera terhadap Pasar Tenaga Kerja:
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan tentang dampak negatif kebijakan Tapera terhadap pasar tenaga kerja. Analisisnya menunjukkan pengurangan jumlah pekerja sekitar 466,83 ribu akibat kebijakan ini, dengan peningkatan penerimaan negara yang tidak signifikan yaitu hanya sebesar Rp20 miliar, sangat minim jika dibandingkan dengan potensi rugi ekonomi secara keseluruhan.
Skeptisisme terhadap Penyelesaian Backlog Perumahan:
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyatakan keberatan terhadap klaim efektivitas Tapera dalam mengatasi backlog perumahan. Huda merekomendasikan bahwa kebijakan Tapera lebih sesuai jika hanya diwajibkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pendataan ulang lahan yang dikuasai oleh korporasi besar untuk dijadikan alternatif solusi perumahan rakyat.
Celios mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan perumahan terjangkau melalui APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menunda proyek-proyek besar yang memerlukan alokasi dana APBN, seperti pembangunan IKN.
Menanggapi analisis Celios, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa iuran Tapera tidak digunakan untuk mendanai proyek-proyek Presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis atau pembangunan IKN. Moeldoko menjamin bahwa Tapera beroperasi secara independen dari APBN dan transparan di bawah pengawasan komite yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.